MENELISIK
DINAMIKA JAMIYAH NU
Oleh Nono Warnono
Konflik di tubuh Jamiyah Nahdlatul Ulama
belakangan ini bak permainan tarik tambang. Menarik lawan mundur ke belakang
tak henti silih berganti. Penonton antusias dalam suasana gegap gempita menyorakinya.
Kegaduhan dan gegeran yang begitu
mengemuka di berbagai media arus utama dan sosial media (medsos). Tarik menarik
statement yang diwarnai saling silang dan saling serang di aras
elite-elitnya. Antara Rais Aam versus Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Rais Syuriyah mendeadline Ketum PBNU mundur dalam jangka waktu tiga hari,
sebaliknya PBNU ngotot menolak dengan sejuta argumentasi serta pembenaran
diri lewat berbagai justifikasi.
Konflik di dalam organisasi Islam
terbesar di Indobesia tersebut konon dipicu oleh keterlibatan komunitas pro Zionis Israel
yang diinisiasi oleh Ketua PBNU. Keterlibatan Zionis Israel dalam Akademi Kepemimpinan
Nasional Nahdlatul Ulama dinilai melanggar nilai ajaran Ahlussunah wal Jamaah
An-Nahdliyah dan Qonun Azasi NU. Pemicu lain adalah manajemen keuangan
organisasi yang dianggap tidak prudent dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Hal itu muncul setelah Rais Syuriah menyewa akuntan publik untuk
mengaudit pembukuan keuangan di PBNU.
Namun dua alasan yang mengemuka tersebut ditengarai oleh banyak pihak hanya
sebagian kecil saja, selebihnya, biang keroknya adalah pengelolaan konsesi
tambang. Sejatinya kondisi ini berawal dari pemerintah periode terdahulu yang
menjanjikan pengelolaan konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Disaat itu
sebelum regulasi dieksekusi oleh pemerintah,
ormas-ormas sudah ribut pro dan kontra antara yang menolak dan
menyetujuinya. Namun pada akhirnya pemerintah mengesahkan regulasi dan NU
sendiri menerima pengelolaan konsesi tambang tanpa basa-basi.
Ormas
keagamaan yang lebih dikenal sebagai Islam Tradisional tersebut mendapa konsesi
pengelolaan tambang di Kutai Timur. Kondisi ini yang membawa NU pada pusaran bohir bisnis tambang
dengan para pengusaha. Memaksa deal-deal bisnis yang tidak ada kaitannya dengan
masalah nahdliyah. Lebih berkutat pada masalah bisnis semacam jabatan direktur,
komisaris, hingga pimpinan pengelola koperasinya. Ujung-ujungnya muncul
ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang menimbulkan konflik berebut kekuasaan.
Terbuktilah apa yang dulu digelisahkan orang, bahwa konsesi tambang
terhadap ormas keagaaan akan menuai masalah. Benar saja, betapa konsesi tambang
menjadi bumerang, tidak membawa nuansa tenang tetapi malah kepengurusan NU tumbang.
Pengurus wilayah pengurus cabang bimbang, akar rumput meradang. Betapa ironis,
jamiyah yang meniscayakan mengurus jamaah dalam berkhidmah malah congkrah.
Menafikan peribahasa Jawa, "Crah agawe bubrah, rukun agawe santosa".
Jamaah Nahdliyah
Berharap Elite Jamiyah Islah
Ada tudingan ketika PBNU menerima konsesi tambang, PBNU berubah dari
kekuatan moral (moral force) menjadi bisnis partner pemerintah. Tanfidziah
telah dinilai tersesat jauh dari khitah 1926. NU bukanlah BUMN, NU adalah
jamiyah ulama. Kini NU dalam kondisi state of emergency atau keadaan darurat,
kendali organisasi ada di tangan Rais Syuriah. Ada dalil dalam NU yaitu
"Darul mafasid muqaddamun, ala jalbil mashalih", menolak kemudaratan
atau kerusakan harusnya didahulukan daripada meraih kemaslahatan atau kebaikan.
Dinamika konflik internal tersebut
sangat disayangkan oleh berbagai pihak, terutama dari internal NU. Karena
konflik internal seharusnya dapat diselesaikan dengan cara bertabayun
untuk mengklarifikasi. Bukan saling meniadakan. Karena islah adalah budaya
kiai di NU, setelah gegeran cepat-cepat ger-geran.
Namun
yang terjadi saat ini, konflik tersebut justru menyeret kelompok NU menjadi dua
kubu yang berhadapan. Ada yang memihak salah satu dengan menghujat para kiai
sepuh, begitu juga sebaliknya. Gegeran dua kubu yang dalam bahasa jawa disebut
sebagai "rebut balung tanpa isi". Perdebatan keras yang tak ada
manfaatnya, lebih banyak madharatnya. Perseteruan yang meninggalkan adabiyah
dan tatakrama, sungguh realita yang sangat menyedihkan.
Sekali lagi, mensikapi gegeran elite ini, kebanyakan pengurus NU di daerah
menghendaki islah antara kedua kubu agar suasana tidak semakin parah. Setelah kisruh
saling pecat-memecat untuk mencari legitimasi. Impeachment terhadap PBNU yang dimaksud
agar jamiyah dan jamaah nahdliyin kembali kepada khitah keulamaannya. Meniscayakan
NU bukan menjadi masalah namun harus menjadi solusi umat Islam.
Dus, pengurus wilayah, daerah, banom organisasi underbow NU harus segera
menjadikan situasi ini untuk belajar banyak dan berdiskusi dengan ulama-ulama
yang memang punya otoritas keilmuan dan penghayatan ke-NU-an yang ori ketimbang
NU-NU pragmatis yang memberikan kesan buruk misi dakwah.
Manakala tidak segera islah, konflik internal PBNU dapat berimbas pada
eksternal organisasi, berpengaruh pada soliditas. Faksi-faksi berpeluang akan
semakin meruncing. Bahkan friksi atau perpecahan antar faksi dapat meluas.
Meluasnya friksi antar faksi dapat
berdampak pada akar rumput. Nahdliyin di grassroots akan terbelah sesuai
faksi-faksi yang berseteru. Konflik internal yang berkepanjangan akan berdampak
secara eksternal. Akan mengganggu stabilitas politik nasional, tersebab NU
adalah ormas terbesar di Indonesia.
Benturan dua kutub, ambisi global dan tradisi penjaga moral, ledakan
akumulasi variabel mematikan sikap Ketum PBNU yang terlalu ramah pro Zionis,
jebakan konsesi tambang yang mematikan daya kritis, dan rekam jejak elite PBNU
yang sering kontroversial dalam manuver politik yang dipandang menabrak khitah
harus lekas diakhiri.
NU berada di persimpangan jalan. Apakah take over ini akan berujung pada
muktamar luar biasa atau akan terjadi perpecahan berkepanjangan. NU terlalu
besar untuk dibiarkan karam oleh ambisi segelintir elite. Konflik ini adalah
ujian kedewasaan, apakah NU akan kembali ke khittah moral bangsa atau stempel
kekuasaan. Nahdliyin ingin melihat, bukan siapa yang menang tapi yang peduli
pada umat.
Nono Warnono, Ketua Lemabaga Ta’lif wan Nasyr MWCNU Baureno Bojonegoro.
Alamat Rumah:
Perumahan gajah
Indah Blok O No.18-19 Baureno Bojonegoro 62192
